Diskusi Golput

JATIBENING – Pagi ini saat ritual berangkat kerja yang ditemani para penyiar radio Dakta 107FM Bekasi, lagi-lagi Utami dan aku berdiskusi soal Golput. Diskusi ini dipicu saat mendengar mantan Amir/Ketua Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) KH Abu Bakar Ba’asyir yang tidak setuju dengan fatwa haram golput, menyatakan dirinya masuk ke dalam golongan putih itu karena Islam tidak mengenal adanya sistem demokrasi.

Utami yang [sepertinya] paling anti dengan kata golput, langsung bereaksi dengan mengatakan ‘kalau semua umat Islam memilih golput, lalu siapa yang nanti akan memperjuangkan terwujudnya syariat Islam di negara kita?‘ sembari kutimpali pertanyaannya dengan mengatakan ‘jangan terburu-buru menyalahkan orang-orang yang memilih golput karena itulah keyakinannya.’

Sekedar flashback, memang kami sebelumnya pernah berdebat masalah ini. Aku yang mula-mula menyatakan bahwa bila tidak ada calon anggota legislatif yang kukenal dan menurutku layak sebagai wakilku di DPR/DPRD, aku lebih memilih golput. Utami pun serta merta menolak pemikiranku.

Tapi aku pun punya beberapa alasan. Yang pertama, bahwa menunjuk seseorang sebagai wakil kita adalah sama saja memberinya amanah. Bila amanah itu tidak dapat dilaksanakan dengan benar, bukan dia saja yang bersalah dan berdosa namun juga orang-orang yang mempercayainya untuk melaksanakan amanah itu. Ini kan konsekuensinya berat, dunia dan akhirat.

Alasan yang kedua, aku tidak akan memilih orang-orang yang meminta dirinya untuk dipilih. ‘Bagaimana mungkin, kalau mas mau kenal sama caleg ya mereka harus memperkenalkan diri dong..’ ujar Utami menyanggah pendapatku.

Memang benar, kalau tidak beriklan bagaimana kita mengenal pilihan kita? Tapi maksudku, seharusnya yang beriklan bukan pribadi-pribadi itu, apalagi dari kocek pribadi. Harusnya partainya lah yang mengiklankan mereka. Partainya lah yang memperkenalkan calon-calon legislatif itu.

Toh gampang kok membedakannya: Kalau iklan dari partai ya jumlah orang yang diiklankan tentu tidak cuma satu, pasti banyak. Coba lihat spanduk-spanduk para caleg yang mengotori sudut-sudut kota ini.  Satu spanduk, satu wajah caleg. Wajah dengan titel akademis dan agamis berenteng, tersenyum manis dan penuh dengan janji-janji politik. Bukannya itu pemborosan? Berapa biaya yang dikeluarkan untuk berpromosi seperti itu? Mengapa tidak partainya saja yang mempromosikan dirinya? Toh bila terpilih sebagai wakil rakyat di parlemen, gajinya pun akan dipotong untuk kehidupan partainya. Fair kan?

Kembali ke pagi ini, diskusi [atau tepatnya debat kusir kali ye?] mencair setelah kami mendengar mekanisme pencoblosan surat suara. Ternyata, kita diperbolehkan untuk memilih partainya saja, bukan orangnya. ‘Nah, kalau ini, insyaAllah aman‘ ujarku sambil kujelaskan kepada Utami bahwa memilih partai berarti kita menyerahkan amanah kepada para pemimpin partai atau Majelis Syuro partai bersangkutan. Giliran siapa yang hendak menjadi anggota parlemen, itu terserah partainya. Bila ternyata orang yang dipilih sebagai anggota legislatif lalu bermaksiat di jalan Allah, siapa yang bertanggung jawab dunia akhirat? InsyaAllah bukan kita sebagai pemilih partainya kan?

Jadi, boleh nggak tidak golput?